Terkesan Mubazir Pembangunan Jalan Rabat Beton Dibangun Tidak ada Penghuninya

Editor: Ara Cantika

JALURNEWS.COM, Kayong Utara – Banyaknya Bangunan yang tidak memenuhi azas manfaat menjadi pemandangan lazim dan disoroti berbagai kalangan. Diantaranya pembangunan jalan Rabat Beton yang dibangun di duga tidak tepat sasaran, pasalnya pembangunan jalan tersebut tidak ada berpenghuninya atau rumah masyarakat, yang dikucurkan dengan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat, di Jalan Batu Daya, Desa Sutra, Kecamatan Sukadana.

Salah satu tokoh masyarakat yang juga tokoh pemekaran, Abdul Rani menyayangkan banyaknya bangunan yang dinilai mubazir.

“Saya telah melihat langsung, harusnya pembangunan itu mempertimbangkan skala prioritas, kalau pembangunan yang ada di Jalan Batu Daya 1 itu, terkesan Mubazir,” tutur Abdul Rani saat ditemui di Sekretariat DPRD Kayong Utara, Selasa (10/11/2020).

Abdul Rani, mensinyalir adanya kepentingan kelompok tertentu.

“Barangkali di situ adanya tanah milik oknum dan sebagainya, sementara masih ada tempat-tempat atau daerah yang semestinya harus dibangun, saya melihat itu tidak tepat sasaran yang hanya menghabiskan uang Negara,” tuturnya lagi.

Abdul Rani menghimbau, agar kedepannya dalam setiap perencanaan agar dilakukan dahulu STUDY KELAYAKAN.

“Layak atau tidak dibangun ditempat tersebut, sedang yang dibangun itu tidak ada rumah penduduk satupun. Untuk apa, kan Mubazir?” tandas Abdul Rani.

Dirinya berharap kedepan nya OPD terkait agar tidak asal membangun.

“Yang tidak kalah pentingnya itu, pemanfaatan untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat umum,” pungkasnya.

Dilain pihak, Adji Ketua DPC LAKI Kayong Utara menimpali agar para Oknum DPRD saat menyerap Aspirasi Rakyat agar mengedepankan Azas manfaat dan melalui kajian yang layak.

“Kita harap para oknum DPRD dalam menyerap aspirasi agar mengedepankan Azas Manfaat dan mempertimbangkan kelayakan, jangan asal saja,” timpal Adji.

Adji juga menghimbau OPD terkait dan Konsultan agar merencanakan pembangunan yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

OPD terkait mestinya lebih selektif dalam menetapkan suatu usulan dan perencanaan agar tepat sasaran dan tepat guna,”ucap Adji.

Penulis: Tim

Berita Terkait