JALURNEWS.COM, Bintan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Bintan gelar konfrensi pers dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah.
Pelanggaran yang terjadi di kabupaten Bintan, tidak dapat ditingkatkan ketahap selanjutnya alias dihentikan, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Hal itu di sampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Febriadinata. ST. saat gelar konferensi pers, jumat (4/12/2020) sore bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Febriadinata, ST, (Ketua Bawaslu Bintan), Duromanto Situmorang (Anggota Bawaslu Bintan), Ondi Dini Susanto (Anggota Bawaslu Bintan).
Adapun Penyampaian konferensi pers Febriadinata, ST ( Ketua Bawaslu Bintan) menyampaikan bahwa pada hari Kamis, 3 Desember 2020 pukul 20.00 WIB telah dilaksanakan rapat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu kabupaten Bintan terhadap tindak lanjut laporan nomor 003/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020 terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten Bintan yang telah melalui proses penyelidikan dan kajian yang telah di lakukan oleh sentra gakkumdu dari unsur Kepolisian Resort Bintan, Bawaslu Bintan dengan pendampingan oleh unsur Kejaksaan Negeri Bintan yang telah meminta keterangan klarifikasi sebanyak 23 orang.
Berdasarkan fakta-fakta keterangan pelapor, saksi-saksi, terlapor, keterangan ahli sebanyak 24 orang serta bukti yang ada, sehingga kesimpulan terhadap pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan memutuskan terhadap Laporan tersebut tidak dapat di tingkatkan ketahap selanjutnya karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan, 187a ayat 1 UU 10 Tahun 2019 sehingga terhadap laporan dengan nomor 003/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020 di hentikan dan akan disampaikan kepada pelapor dan di tembuskan kepada Bawaslu Provinsi dan bawaslu Republik Indonesia,paparnya
Konferensi pers dilaksanakan dengan tertib, lancar dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
Penulis: Tim
