JALURNEWS.COM, Jakarta – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diminta mendorong upaya pengembangan vaksin buatan dalam negeri salah satunya Vaksin Nusantara. Lembaga pemerintah ini diharapkan memberikan ruang yang sama bagi Vaksin Nusantara seperti halnya vaksin produksi Sinovac yang telah digunakan masyarakat Indonesia.
“Mungkin sebaiknya BPOM didorong untuk adil dengan memberikan fasilitas yang sama seperti saat vaksin Sinovac akan digunakan,” kata Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan dalam Beranda Ruang Diskusi yang dipandu Eko Ardiyanto, jurnalis I-News TV dan diadakan secara virtual dengan tema “Setahun Pandemi, Apa Kabar Vaksin Anak Bangsa?” Jumat (26/2/2021) siang.
Fair kata Dahlan ialah prosedur dan perlakuan terhadap Vaksin Sinovac juga harus diterapkan sama seperti kepada Vaksin Nusantara.
“Fair dalam artian kemudahan apa, fasilitas apa, yang pernah diberikan kepada Sinovac, itu juga harus diberikan kepada vaksin nusantara ini, minimal itu,” ujar Dahlan yang mengaku mendukung Vaksin Nusantara hingga bersedia menjadi relawan uji klinis tahap II.
Dahlan melanjutkan Vaksin Nusantara yang digagas Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto kini menunjukkan perkembangan menggembirakan setelah lulus uji klinis tahap pertama. Vaksin Nusantara berbeda secara metode penggunaan dibanding vaksin lain, sehingga disebut vaksin terapi. Vaksin terapi ini mampu mengalahkan Covid-19 dengan hanya sekali pakai, sehingga lebih awet dan murah.
“Betul-betul diteliti 28 orang yang sudah menjalani dalam waktu yang cukup, dan dalam penelitian yang cukup, tidak ada efek samping, kemudian memang timbul imunitas,” kata Dahlan.
Jika lulus uji klinis dan memperoleh ijin edar dan diproduksi kata Dahlan, maka Vaksin Nusantara akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di tengah perlombaan vaksin global.
“Terlalu banyak negara-negara besar dan negara miskin yang antre menunggu vaksin, kenapa tidak dari kita? ” ujar Dahlan Iskan.
Narasumber yang hadir pada diskusi ini ialah Dahlan Iskan, (Pendiri disway.id), Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI), Wawan Purwanto (Deputi 7 Badan Intelijen Negara), Eko Galgendu (Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia), dan Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, (Epidemologi, FKM Universitas Indonesia).
Penulis: Tata
