MIMBARPUBLIK.COM, Tanjungpinang – Tiga kepala daerah di Indonesia ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai keynote speaker (pembicara utama) kegiatan webinar tentang strategi optimalisasi penyerapan APBD tahun 2022, Rabu (9/2).
Salah dari tiga kepala daerah itu yakni, Walikota Tanjungpunang, Hj Rahma.
Selain Rahma, dua kepala daerah lainnya yakni, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Koleka Utara, Nur Rahman Umar.
Seperti diketahui, serapan APBD Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021 nyaris mencapai 100 persen, yakni tepatnya diangka 97,79 persen. Bahkan, Pemko Tanjungpinang masuk 20 besar realisasi belanja APBD dari 98 kota se-Indonesia.
Hal itu diketahui berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang dipaparkan Walikota Tanjungpinang Rahma pada Selasa (18/1) lalu.
“Laporan capaian realisasi APBD Kota Tanjungpinang tercapai 88,16 persen, sedangkan penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sekitar 97,79 persen untuk fisik,” papar Rahma.
Tidak lupa, Rahma pun mengapresiasi jajaran Pemko Tanjungpinang. Bahkan ia mengaku bangga bisa menjadi narasumber dalam webinar yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya bangga dan mengucapkan terima kasih ke Kemendagri yang menjadikan saya sebagai narasumber dalam webinar itu,” ujar Rahma.
Lebih lanjut Rahma menyampaikan, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah.
Memang, kata dia, proses penyerapan APBD tahun ini mengalami keterlambatan karena adanya perubahan regulasi keuangan daerah dari Permendagri Nomor 3 tahun 2006 menjadi Permendagri nomor 77 tahun 2020 sehingga terjadi perubahan sistem dari Simda menjadi SIPD.
Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh OPD di Pemko Tanjungpinang tetap bekerja keras agar dengan sistem baru ini penyerapan anggaran dapat maksimal.
“Sesuai dengan instruksi Presiden dan Gubernur, diminta seluruh pimpinan OPD untuk segera membelanjakan anggarannya, karena anggaran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pimpinan OPD untuk berkomitmen dalam pencapaian target fisik dan keuangan di setiap triwulan. Hal itu guna mempercepat penyerapan anggaran tersebut.(afr*)
