Edhy Prabowo

JALURNEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik rekening bank serta kartu ATM yang diduga digunakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk berbelanja barang mewah saat kunjungan ke Amerika Serikat. Rekening atas nama Ainul Faqih yang merupakan staf istri Edhy, Iis Rosita Dewi, itu diduga menampung uang dari eksportir benih lobster.

JALURNEWS.COM, Jakarta, Penangkapan Edhy Prabowo bisa jadi hal yang sangat mudah bagi KPK, karena korupsinya tidak canggih. Cuma jualan kuota, penunjukan langsung perusahaan ekspor dan pinjam nama orang lain. Persis seperti gaya pejabat Orde Baru.

Duduk Perkara Kasus Kasus ini berawal ketika Edhy menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (due diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada 14 Mei 2020. Ia menunjuk dua staf khususnya, Andreau dan Safri, sebagai ketua dan wakil ketua pelaksana tim.

Mereka ditugaskan memeriksa kelengkapan administrasi yang akan diajukan calon eksportir benur. Di Era Edhy kebijakan ekspor benur alias benih lobster dilegalisasi, setelah pada era Susi Pudjiastuti dilarang karena dianggap lebih banyak ruginya.

JALURNEWS.COM, Jakarta, Sejak ekspor benih lobster dibuka, KPK mengendus berbagai modus dugaan korupsi. Namun siapa sangka pola belanja barang mewah menjadi pintu pembuka.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebutkan uang belanja itu Edhy berasal dari rekening dua pemilik perusahaan forwarder ekspor benih lobster PT ACK, ABT dan AMR.

PT ACK sendiri menampung uang yang diterima dari sejumlah perusahaan yang diloloskan untuk menjadi eksportir benur tersebut atas arahan Edhy Prabowo.

JALURNEWS.COM, Jakarta,Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut peritiwa dirinya ditangkap KPK sebagai kecelakaan.

“Ini adalah kecelakaan dan saya bertanggung jawab,”kata Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Rabu malam (25/11).

Ia siap menghadapi proses hukum yang berjalan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap ekspor benih lobster oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JALURNEWS.COM, Jakarta- Menghindari kekosongan pemimpin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut Binsar Panjaitan menjadi ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), pengganti sementara Menteri Edhy Prabowo. Edhy diganti setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi ekspor benih lobster (benur).

Penunjukan Luhut sebagai ad interim Menteri KKP tertuang dalam surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara Pratikno, seperti dikutip Antara.

“Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim,” ujar Humas Kemenko Maritim dan Investasi, Rabu (25/11) malam.