JALURNEWS.COM, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kabar tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), setelah beredar informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran saat dimintai konfirmasi oleh wartawan.
“Betul,” kata Budi Arie singkat, sebagaimana dilansir ANTARA, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan laporan CNN Indonesia, surat pengunduran diri Gibran disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore.
Meski demikian, belum terdapat keterangan resmi yang dikutip dalam laporan tersebut mengenai penyelesaian tahapan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Gibran Sempat Bertemu Prabowo
Sehari sebelum kabar pengunduran diri mencuat, Gibran diketahui telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua setengah jam tersebut.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden menyusul perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya.
“Beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026), sebagaimana diberitakan detikcom.
Prasetyo sebelumnya juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran terkait persoalan yang sedang dihadapinya.
Sementara itu, Gibran dalam keterangannya pada Selasa menyatakan menghormati berbagai aspirasi dan kritik masyarakat terkait dinamika politik yang berkembang.
Ia juga menyampaikan keinginannya agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Pengunduran Diri di Tengah Usulan Pemakzulan
Kabar pengunduran diri Gibran muncul ketika sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap wakil presiden.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan mengajukan usulan tersebut sebagai bagian dari mekanisme konstitusional yang berkaitan dengan kemungkinan pemakzulan.
Usulan itu mengemuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Mahkamah Agung dilaporkan telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Perkembangan putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai kedudukan hukum Gibran sebagai wakil presiden.
DPR Jadwalkan Pembahasan dalam Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan,” kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026), sebagaimana dilaporkan ANTARA.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari perkembangan politik di parlemen menyusul polemik mengenai persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Hingga Rabu malam, kabar penyerahan surat pengunduran diri telah dibenarkan Budi Arie Setiadi. Namun, perkembangan lebih lanjut mengenai status jabatan Gibran dan proses konstitusional setelah pengajuan pengunduran diri masih memerlukan keterangan resmi dari lembaga negara terkait.
