JALURNEWS.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dapat diselesaikan pada 2028. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong percepatan reformasi kebijakan dan penguatan koordinasi antarkementerian serta lembaga.
Hal itu menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diterbitkan Selasa (10/11/2026), rapat tersebut juga membahas persiapan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann ke Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026.
Airlangga menekankan bahwa proses aksesi tidak hanya berkaitan dengan upaya memperoleh keanggotaan organisasi internasional. Pemerintah memandang proses tersebut sebagai kesempatan memperbaiki kualitas kebijakan dan tata kelola nasional.
Penyelarasan kebijakan dengan standar OECD diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing ekonomi, memperkuat iklim investasi, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pembahasan Teknis Mencakup 24 Bidang
Salah satu tahapan penting dalam proses aksesi Indonesia adalah technical review, yakni peninjauan kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen hukum dan standar OECD.
Menurut Airlangga, pembahasan teknis telah dimulai pada 24 dari total 25 bidang aksesi.
Sejumlah bidang yang menjadi perhatian meliputi tata kelola regulasi, administrasi publik, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha, serta pemberantasan korupsi.
Tahapan peninjauan dilakukan melalui pengumpulan informasi, pengisian kuesioner, pertemuan pencarian fakta, serta pembahasan antara perwakilan Indonesia dan komite-komite OECD.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan Indonesia selama proses aksesi berlangsung.
Pemerintah Dorong Keterlibatan DPR
Pemerintah juga menilai dukungan berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mempercepat proses penyelarasan kebijakan nasional.
Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu aspek penting, terutama dalam pembahasan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekomendasi OECD.
Selain pemerintah dan parlemen, partisipasi dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil juga diperlukan agar proses reformasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
Meski menargetkan penyelesaian aksesi pada 2028, pemerintah belum menyatakan bahwa Indonesia telah mendapatkan kepastian menjadi anggota penuh OECD pada tahun tersebut.
Penyelesaian proses aksesi masih bergantung pada hasil peninjauan teknis, pemenuhan persyaratan, dan tahapan persetujuan sesuai mekanisme OECD.
Melalui proses ini, pemerintah berharap Indonesia dapat memperkuat kualitas kelembagaan dan menciptakan fondasi kebijakan ekonomi yang lebih kompetitif serta berkelanjutan.
Sumber: Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 10 November 2026; ANTARA, 10 November 2026. Diolah redaksi.
